Untuk memberantas korupsi di pemerintahan Indonesia dengan memerangi pencucian uang kripto, kolaborasi sangat penting, terutama melalui kerja sama internasional. Pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara harus bekerja sama dalam upaya terpadu. Mengingat sifat transaksi mata uang kripto yang tanpa batas, dana ilegal dapat dengan cepat melintasi yurisdiksi, memanfaatkan celah regulasi. Oleh karena itu, kolaborasi global sangat penting untuk menutup celah ini dan menghadirkan front persatuan melawan kejahatan keuangan.
Kerja sama internasional ini mencakup penetapan standar dan praktik terbaik bersama. Organisasi seperti Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) memainkan peran sentral dengan menetapkan standar Anti Pencucian Uang (APU) dan Anti Pendanaan Terorisme (PPT) global. Standar ini mencakup pedoman khusus untuk aset virtual dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP). Negara-negara menjalani tinjauan sejawat dan evaluasi bersama untuk menilai seberapa baik mereka mematuhi standar ini, mengidentifikasi kelemahan, dan mendorong implementasi global yang konsisten.
Aspek penting lainnya adalah berbagi intelijen dan informasi keuangan. Pemerintah membentuk Unit Intelijen Keuangan (FIU) untuk menerima, menganalisis, dan menyebarluaskan laporan transaksi mencurigakan. Kelompok FIU Egmont membantu unit-unit ini bertukar intelijen keuangan lintas batas secara aman. Saluran dan protokol komunikasi yang aman memastikan bahwa data sensitif dapat dibagikan dengan cepat dan rahasia. Kerja sama internasional juga memungkinkan investigasi bersama dan operasi, yang memungkinkan penegak hukum dari berbagai negara untuk mengoordinasikan upaya, berbagi intelijen, dan mengambil tindakan terhadap skema pencucian uang kripto transnasional—seperti yang terlihat dalam kasus-kasus seperti Operasi "Trojan Shield".
Mengembangkan standar regulasi umum dan menyelaraskannya di seluruh negara merupakan upaya kunci lainnya. Ini termasuk menutup celah regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan memindahkan operasi ke yurisdiksi dengan hukum yang lebih lemah. Misalnya, menyelaraskan aturan seputar prosedur Know-Your-Customer (KYC) dan AML untuk bisnis kripto diperlukan. Rekomendasi penting FATF, "Travel Rule", mewajibkan VASP untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi spesifik tentang originator dan penerima manfaat untuk transfer kripto di atas ambang batas. Penegakan aturan ini secara konsisten di seluruh yurisdiksi sangat bergantung pada kerja sama internasional.
Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas juga penting. Negara-negara maju dan badan-badan internasional sering mendukung negara-negara berkembang dengan meningkatkan kerangka kerja AML/CFT mereka, meningkatkan perangkat investigasi, dan mengadopsi teknologi canggih seperti analitik blockchain. Lebih lanjut, kerja sama ini mencakup kemitraan publik-swasta, di mana pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan analitik blockchain. Kemitraan ini memanfaatkan data dan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan terkait kripto. Lembaga keuangan menyediakan akses ke data transaksional, sementara perusahaan analitik menyediakan perangkat dan keahlian khusus.
Semua upaya kolaboratif ini harus mematuhi peraturan privasi data. Kerja sama internasional harus mematuhi aturan seperti GDPR dan undang-undang perlindungan data nasional, yang dapat bervariasi di setiap negara. Untuk memastikan pembagian data yang legal dan etis, Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA) yang komprehensif harus dilakukan. Dasar hukum yang jelas untuk pembagian data diperlukan, yang biasanya didefinisikan melalui perjanjian formal yang menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan perlindungan.
Prinsip persetujuan, minimisasi data, dan proporsionalitas juga penting untuk dipatuhi, artinya hanya data yang diperlukan yang boleh dikumpulkan dan diproses sesuai tujuan yang diinginkan. Pengawasan independen oleh otoritas perlindungan data memastikan kepatuhan dan melindungi hak-hak individu. Jika memungkinkan, data harus dianonimkan atau dipseudonimkan, yang memungkinkan analisis sekaligus melindungi identitas.
Dengan membangun fondasi kerja sama internasional yang kuat, diperkuat dengan kerangka hukum yang jelas, kemitraan yang efektif, dan komitmen yang kuat terhadap privasi data, sistem pemantauan blockchain dapat secara efektif melacak transfer data luar negeri yang mencurigakan. Hal ini, pada gilirannya, memainkan peran penting dalam memerangi korupsi di pemerintahan Indonesia.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit